Page 123 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 123

PPPM - STPN Yogyakarta                                                                                             Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

            masyarakat  yang  tidak  sepenuhnya  membutuhkan  tanah  untuk                                        Sosiologi Pedesaan IPB, Pusat Kajian Agraria, dan LAPERA
            usaha pertanian.                                                                                      Indonesia.
                Organisasi Tani Lokal perlu diberikan akses lebih luas dan kuat                           Faulks, Keith, (2010). Penerjemah, Helmi Mahadi dan Shohifullah,
            dalam penentuan subjek penerima manfaat dalam RA, sementara                                           Penyunting,  M.  Khozin  dan  Sufyanto.  Sosiologi  Politik
            itu  peran  pemerintah  daerah  dalam  penetapan  subjek  penerima                                    Pengantar Kritis. Bandung: Nusa Media.
            perlu  mendapatkan  pengawasan  lebih  kuat.  Persepsi  aktor  lokal                          Hidayat, Syarif. (2008). “Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam
            yang beragam pada setiap lokus RA, perlu dijadikan pertimbangan                                       Perspektif  State-Society  Relation”  dalam  Jurnal  Poelitik
            dalam implementasi kebijakan redistribusi tanah.                                                      No. 1, Vol.1, 2008.
                                                                                                          Indiahono, Dwiyanto (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dimanic

                                                                                                                  Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media.
                                                                                                          Kuper, Adam & Jessica Kuper, (2008). Penerjemah, Haris Munandar
            Daftar Pustaka                                                                                        et.al.  Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial.    Jakarta:  PT.  Raja
                                                                                                                  Grafindo Persada.
            Badan Pertanahan Nasional RI, (2007). Reforma Agraria Mandat                                  Kusumanegara, Solahuddin (2010). Model dan Aktor dalam Proses
                    Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan                                        Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

                    “Tanah  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan  Rakyat”.
                                                                                                          Nurdin,  Iwan,  (tt).  Reforma  Agraria  Sejati  Itu  Pelaksanaan
                    Jakarta: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
                                                                                                                  UUPA1960. Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria,
            Badan Pertanahan Nasional, Sekilas Reforma Agraria, http://www.
                                                                                                                  http://www.kpa.or.id/?p=2632,  diunduh  tanggal  25
                    bpn.go.id/, diunduh tanggal 27 Oktober 2014.
                                                                                                                  Februari 2014.
            Badan  Pertanahan  Nasional,  Target  dan  Realisasi  Kegiatan                                Merdeka.com, (2014). Beranikah Gamawan Pecat Kepala Daerah
                    Sertifikasi  Tanah  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,                                       Ini?         http://m.merdeka.com/peristiwa/beranikah-

                    Publikasi,     http://www.bpn.go.id/      Publikasi/Data-                                     gamawan-pecat-kepala-daerah-ini.html, diunduh tanggal 4
                    Pertanahan/Sertipikasi-Tanah        Masyarakat/Statistik/                                     Maret 2014.
                    Masyarakat-Berpenghasilan-Rendah,  diunduh  tanggal  25                               Mulyana,  Deddy,  (2003).  Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar.
                    Februari 2014.                                                                                Bandung: PT. Remadja Rosda Karya.
            Bachtiar,  SA,  B.  Setiawan,  dan  Sunarto,  (2003).  Persepsi  dan                          Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, (2013). Pemkab Rohil
                    Perilaku Nelayan dalam Memanfaatkan Sumberdaya Laut                                           Berani  Menentang  Kebijakan  Pemerintah  Pusat.  http://
                    di  Pulau  Kodingareng  Sulawesi  Selatan.  Manusia  dan                                      riautelevisi.com/berita-pemkab-rohil-berani-tantang-
                    Lingkungan Vol. X, No. 3, Nopember 2003. Hal 148-155.                                         kebijakan-pemerintah-pusat.html,  diunduh  tanggal  4
            Endriatmo  Soetarto  dan  Moh.  Shohibuddin,  (2004)  Reforma                                         Maret 2014.
                    Agraria  sebagai  Basis  Pembangunan  Pedesaan,  Jurnal                               Pratikno, (2007). “Governance dan Krisis Teori Organisasi”, Jurnal

                    Pembaruan  Desa  dan  Agraria,  Bogor:  Program  Studi                                        Kebijakan  dan  Administrasi  Publik,  Volume  11  Nomor  2




            122                                                                                                                                                         123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128