Page 124 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 124

PPPM - STPN Yogyakarta              Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

 masyarakat  yang  tidak  sepenuhnya  membutuhkan  tanah  untuk   Sosiologi Pedesaan IPB, Pusat Kajian Agraria, dan LAPERA
 usaha pertanian.      Indonesia.
 Organisasi Tani Lokal perlu diberikan akses lebih luas dan kuat   Faulks, Keith, (2010). Penerjemah, Helmi Mahadi dan Shohifullah,
 dalam penentuan subjek penerima manfaat dalam RA, sementara   Penyunting,  M.  Khozin  dan  Sufyanto.  Sosiologi  Politik
 itu  peran  pemerintah  daerah  dalam  penetapan  subjek  penerima   Pengantar Kritis. Bandung: Nusa Media.
 perlu  mendapatkan  pengawasan  lebih  kuat.  Persepsi  aktor  lokal   Hidayat, Syarif. (2008). “Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam
 yang beragam pada setiap lokus RA, perlu dijadikan pertimbangan   Perspektif  State-Society  Relation”  dalam  Jurnal  Poelitik
 dalam implementasi kebijakan redistribusi tanah.  No. 1, Vol.1, 2008.
               Indiahono, Dwiyanto (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dimanic

                       Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media.
               Kuper, Adam & Jessica Kuper, (2008). Penerjemah, Haris Munandar
 Daftar Pustaka        et.al.  Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial.    Jakarta:  PT.  Raja
                       Grafindo Persada.
 Badan Pertanahan Nasional RI, (2007). Reforma Agraria Mandat   Kusumanegara, Solahuddin (2010). Model dan Aktor dalam Proses
 Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan   Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

 “Tanah  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan  Rakyat”.
               Nurdin,  Iwan,  (tt).  Reforma  Agraria  Sejati  Itu  Pelaksanaan
 Jakarta: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
                       UUPA1960. Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria,
 Badan Pertanahan Nasional, Sekilas Reforma Agraria, http://www.
                       http://www.kpa.or.id/?p=2632,  diunduh  tanggal  25
 bpn.go.id/, diunduh tanggal 27 Oktober 2014.
                       Februari 2014.
 Badan  Pertanahan  Nasional,  Target  dan  Realisasi  Kegiatan   Merdeka.com, (2014). Beranikah Gamawan Pecat Kepala Daerah
 Sertifikasi  Tanah  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,   Ini?   http://m.merdeka.com/peristiwa/beranikah-

 Publikasi,   http://www.bpn.go.id/   Publikasi/Data-  gamawan-pecat-kepala-daerah-ini.html, diunduh tanggal 4
 Pertanahan/Sertipikasi-Tanah   Masyarakat/Statistik/   Maret 2014.
 Masyarakat-Berpenghasilan-Rendah,  diunduh  tanggal  25   Mulyana,  Deddy,  (2003).  Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar.
 Februari 2014.        Bandung: PT. Remadja Rosda Karya.
 Bachtiar,  SA,  B.  Setiawan,  dan  Sunarto,  (2003).  Persepsi  dan   Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, (2013). Pemkab Rohil
 Perilaku Nelayan dalam Memanfaatkan Sumberdaya Laut   Berani  Menentang  Kebijakan  Pemerintah  Pusat.  http://
 di  Pulau  Kodingareng  Sulawesi  Selatan.  Manusia  dan   riautelevisi.com/berita-pemkab-rohil-berani-tantang-
 Lingkungan Vol. X, No. 3, Nopember 2003. Hal 148-155.  kebijakan-pemerintah-pusat.html,  diunduh  tanggal  4
 Endriatmo  Soetarto  dan  Moh.  Shohibuddin,  (2004)  Reforma   Maret 2014.
 Agraria  sebagai  Basis  Pembangunan  Pedesaan,  Jurnal   Pratikno, (2007). “Governance dan Krisis Teori Organisasi”, Jurnal

 Pembaruan  Desa  dan  Agraria,  Bogor:  Program  Studi   Kebijakan  dan  Administrasi  Publik,  Volume  11  Nomor  2




 122                                                                         123
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129