Page 121 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 121
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
tasi kebijakan redistribusi adalah proyek bagi-bagi tanah. Secara F. Kesimpulan
kebetulan, bagi-bagi tanah tersebut dilakukan pada tanah-tanah
yang dulunya mereka garap atau sekarang sedang mereka garap. Aktor-aktor yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan RA
Oleh karena tiu, orientasi mereka tidak lain adalah memperoleh hak dikelompokkan menjadi aktor warga masyarakat, yakni aktor yang
dengan strategi perjuangan yang sudah dilakukan sejak dulu. Jadi, membawa kepentingan masyarakat, pemerintah daerah yang terdiri
implementasi redistribusi tanah yang pada tahun tersebut dilaksana- dari aktor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah
kan adalah momentum yang semakin memperkuat keyakinan kabupaten serta aktor NGO. Aktor warga berkepentingan untuk
mereka bahwa perjuangan mereka akan berhasil. memperjuangkan agar warga dapat memiliki hak atas tanah yang
Bagi pemerintah daerah, implementasi redistribusi tanah di- disengketakan. Aktor pemerintah berkepentingan pada terlaksana-
pahami sebagai suatu kebijakan yang akan mensejahterakan masya- nya kegiatan, dan dapat memainkan peran dalam memberikan
rakat di wilayahnya. Dengan begitu, program dimaknai sebagai fasilitasi kepada warga masyarakat dalam implementasi kebijakan
sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Oleh karena itu, RA. NGO berperan dalam pendampingan pembentukan organisasi
pemerintah daerah dalam prakteknya hanya konsern (perhatian) tani, pendidikan kritis dan pemberdayaan masyarakat dan meng-
kepada penerima manfaat. Semakin banyak penerima manfaat akan konsolidasikan masyarakat dalam berbagai aksi.
semakin baik. Pertimbangan optimalisasi implikasi kebijaksanaan Persepsi yang berkembang di tingkat grassroot sangat berbeda
agar berujung pada kesejahteraan tidak ada. Kemungkinan karena dengan persepsi pengambil kebijakan. Perbedaan dimulai ketika
pemda telah mempunyai program-program tertentu yang akan aktor level bawah merasa gerah dengan adanya sengketa dan konflik
dijadikan pendamping bagi program ini. Persepsi pemda ini dalam yang semakin meningkat di Cipari Cilacap. Untuk meredam konflik
praktek diteruskan oleh instansi-instansi dibawahnya. Meskipun ia sengketa tersebut, RA yang dicanangkan, untuk Kabupaten Cilacap
memperluas cakupan kelompok sasaran, pada dasarnya persepsi diarahkan ke Cipari dengan harapan konflik dan sengketa mereda
pemerintah daerah berserta jajarannya mendukung implementasi karena warga yang menuntut hak dapat diakomodasi. Sementara,
kebijakan redistribusi tanah melalui agenda-agenda sosialisasi dan di sisi warga, dengan dicanangkannya RA, kepentingan untuk mem-
fasilitasi. peroleh pengakuan status tanah terbuka lebar dan sudah sepatutnya
Selanjutnya, para pegiat atau tokoh masyarakat, baik secara diperjuangkan hingga selesai (sertifikasi) dengan begitu persoalan
perorangan maupun kelembagaan beranggapan bahwa redistribusi dapat diselesaikan. Strategi yang dimainkan oleh para aktor lokal
tanah ini sebagai jalan yang memudahkan perjuangan mereka bervariasi tergantung pada persepsi dan orientasi keterlibatan
selama ini. Untuk mengakselerasi proses perjuangan tersebut, dalam kegiatan RA.
mereka menggunakan strategi perjuangan dan penguatan Redistribusi tanah sebagai salah satu agenda RA yang di-
konsolidasi petani dengan organisasi tani lokalnya. implementasi di Cipari secara kuantitas merupakan RA terbesar
pada dekade ini, meskipun secara kualitas belum sesuai dengan
tujuan RA terutama dengan subjek dan objek yang didistribusikan.
Evaluasi perlu segera dilakukan berkenaan dengan feasibilitas
distribusi objek tanah seluas 500 m2, kepada sebagian besar warga
120 121
