Page 111 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 111
Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 97
menindaklanjuti itu bukan lagi domeinnya Kementrian ATR/
BPN, melainkan menjadi kewenangan dari otoritas pekerjaan
umum di bawah jajaran Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,
harus ada komitmen bersama para pemangku kepentingan
(stake holders) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan
KT dan menindaklanjuti pelaksanaan KT sampai menuntaskan
pembangunan infrastruktur seperti prasarana jalan dan
fasilitas umum lainnya. Tegasnya, harus ada kolaborasi
yang erat antara Kementerian ATR/BPN dengan otoritas
pekerjaan umum di daerah, untuk menjamin dilaksanakannya
tindaklanjut pelaksanaan KT dengan segera. Kolaborasi inilah
yang disebut sebagai sinergisme kelembagaan di antara
instansi yang berkaitan.
Dengan sinergisme kelembagaan, maka sejak awal
perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tindak lanjut
pelaksanaan KT, akan terbangun kerjasama yang erat
dan substansial dengan hasil yang lebih optimal. Pada
setiap pelaksanaan KT sekarang ini, memang selalu ada
Tim Pengendali di tingkat Provinsi dan Tim Koordinasi di
tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa instansi
yang berkaitan. Oleh karena itu, secara logika birokrasi,
ketika Bupati atau Walikota telah menetapkan Penetapan
Lokasi KT, maka seharusnya berbagai instansi yang masuk
dalam Tim Pengendali dan Tim Koordinasi bersama-sama
mengambil peran untuk menyukseskan pelaksanaan KT
dan melakukan tindaklanjut KT dengan pembangunan
prasarana pembangunan jalan serta fasilitas umum lainnya.
Oleh karena itu, diharapkan tidak lagi akan ditemukan suatu
