Page 110 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

96 Oloan Sitorus

pertanahan (kehilangan bukti pemilikan, kehilangan batas
tanah, kehilangan aset di atas tanah, termasuk ada juga yang
kehilangan jiwa pemilik tanahnya) yang diakibatkan oleh
tsunami, hanya direspon dengan rekonstruksi administrasi
pertanahan melalui RALAS. Padahal di Jepang, hampir semua
kerusakan wilayah akibat tsunami ditata kembali melalui KT
(land readjustment) dengan hasil yang menggembirakan.

Pengelolaan pertanahan berbasis wilayah harus lebih cepat
diwujudkan, agar prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan
yang demikian juga dapat dijabarkan dalam KT. Perubahan
pengelolaan pertanahan dari berbasis persil kepada yang
berbasis wilayah membutuhkan gerakan penyadaran intensif,
seiring penyadaran bahwa tugas pertanahan lebih luas dari
sekedar administrasi pertanahan. Oleh karena itu, diskursus

mengenai orientasi baru pengelolaan pertanahan ini harus
terus diintensifkan, mengingat sudah begitu pekatnya
karakter pengelolaan pertanahan berbasis persil dilakukan di
Indonesia. 17

4. Terwujudnya sinergisme kelembagaan di antara
instansi yang berkaitan

Kekuatan KT sebagai kebijakan pertanahan dalam
pemanfaatan ruang terletak pada ditindaklanjutinya
pelaksanaan KT dengan pembangunan prasarana jalan
dan fasilitas umum lainnya. Padahal, kewenangan untuk

17 Oloan Sitorus, dkk, Konsolidasi Tanah Sebagai Restorasi
Kerusakan Wilayah Permukiman Akibat Tsunami di Provinsi
Aceh, Laporan Penelitian Strategis Dosen STPN, 2009, hlm. 61.