Page 107 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 93

atau pembentukan awal prasarana jalan dan fasilitas umum
lainnya.
Dengan perkataan lain, saat ini STUP bagi pelaksanaan
KT di Indonesia yang diharapkan tampaknya tidak perlu
dipaksakan bagi pelaksanaan KT secara swadaya, yang biaya
pelaksanaannya dibebankan pada kegiatan KT itu sendiri.
Tegasnya, saat ini STUP belum saatnya untuk dialokasikan

bagi TPBP (Cost Equivalent Land). Dengan demikian, maka
harapan paling tepat saat ini ketika membangun kesadaran-
ruang masyarakat dalam pelaksanaan KT, adalah membangun
kesadaran-ruang masyarakaat agar bersedia menyerahkan
STUP untuk prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya.
Penyerahan STUP untuk tanah bagi pembangunan prasarana
jalan dan fasilitas umum ini seharusnya tidak lagi terlalu

memberatkan peserta KT, karena sesungguhnya yang lebih
banyak merasakan manfaat dari prasarana jalan dan fasilitas
umum itu adalah peserta KT itu sendiri. Jika kelak pelaksanaan
KT telah berhasil membangun kesadaran-ruang masyarakat,
barulah STUP memungkinkan untuk ditargetkan bagi tanah
untuk prasarana jalan, fasilitas umum, dan TPBP.

3. Menguatnya perspektif ruang SDM ATR/

Pertanahan
Saat ini kalangan internal Kementerian ATR/BPN masih
perlu meningkatkan perspektif wilayah dalam merancang
pelaksanaan KT. Tugas Kementerian ATR/BPN telah
semakin luas yakni meliputi agraria (pengemban politik
keagrariaan), tata ruang (arahan ruang bagi semua kegiatan