Page 104 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 104
90 Oloan Sitorus
partisipatif ditandai dari lahirnya kesadaran masyarakat untuk
menjadi peserta KT dan bersedia menyerahkan STUP sebesar
yang dibutuhkan untuk melakukan KT. Kesadaran ruang-
masyarakat itu terbangun sesuai kebutuhan persetujuan
yang diharapkan pada suatu rencana pelaksanaan KT.
Ketika KT telah mulai dilakukan, peserta KT mengikutinya
secara konsisten. Artinya, peserta KT tidak akan melakukan
“pengalihan” hak atas tanah, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Bahkan, diharapkan ada inisiasi masyarakat
atau kelompok masyarakat tertentu untuk menata kembali
ruang hidup atau kehidupan masyarakat (baik permukiman
atau pertanian/perkebunan) dengan konsep KT, yakni
penataan yang dilakukan dengan “kemampuan sendiri” yang
dimungkinkan dengan adanya STUP dari masyarakat calon
peserta KT itu sendiri.
STUP adalah unsur eksistensial dalam KT. Artinya, tanpa
STUP maka kebijakan pertanahan yang dimaksudkan untuk
melakukan penataan kembali penguasaan dan pemilikan
serta penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak layak disebut
sebagai KT. Jika STUP konsisten direncanakan untuk prasarana
jalan, fasilitas umum dan TPBP, maka besarnya STUP yang
ideal adalah 40% dari luas tanah (atau nilai tanah) peserta KT
sebelum dilakukan penataan. Jumlah itu diproyeksikan untuk
penggunaan sebagai berikut: 25% untuk prasarana jalan
dan fasilitas umum lainnya, sedangkan 15% untuk ongkos
pembiayaan KT tersebut, termasuk ongkos yang bersifat
administratif. Dengan demikian, setelah KT luas tanah yang
dikembalikan kepada pemilik tanah hanya tinggal 60% dari
