Page 101 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 87

alam misalnya: (a) karena alasan yang sangat mendesak
dimungkinkan untuk dilakukan tanpa persetujuan dari
pemilik tanah atau yang menguasai/menggarap tanah; atau
(b) kalaupun akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan
pemilik tanah atau yang menguasai/menggarap tanah, maka
persetujuan itu – sesuai dengan prinsip demokrasi - kiranya
cukup dari minimal mayoritas pemilik tanah atau yang
menguasai/menggarap tanah, tepatnya dari 50% ditambah 1
orang. Selanjutnya, kalau KT dilaksanakan oleh Pemerintah

dalam rangka peremajaan kota atau mengatasi kekumuhan
wilayah kota, maka persetujuan untuk dimulainya pelaksanaan
KT cukup diperoleh minimal dari 2/3 pemilik tanah atau yang
menguasai/menggarap tanah.
Selanjutnya, mengenai sejumlah minoritas pemilik

tanah atau yang menguasai/menggarap tanah yang menolak
menjadi peserta KT tanpa alasan yang logis diharapkan
dapat diselesaikan dengan ketentuan UU yang “memaksa”
mereka untuk menjadi peserta KT. Pandangan Peter H.
Shieh mengatakan bahwa solusi terhadap pemilik tanah di
5
lokasi KTP yang telah ditetapkan yang tidak setuju terhadap
pelaksanaan KTP mengikuti prinsip demokrasi sebagaimana
dalam Pemilihan Umum, yakni bahwa pihak minoritas harus
mengikuti dan menghargai pihak mayoritas. Peter H. Hsieh

mencontohkan di Negara Taiwan bahwa apabila 50% + 1 orang

5 Wawancara penulis dengan pakar Konsolidasi Tanah ini
dilakukan pada tanggal 8 November 2000 di Denpasar,
Bali, ketika berlangsung 10 International Seminar on Land
th
Readjustment and Urban Development, Denpasar-Bali, tanggal
7-9 November 2000.