Page 98 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

84 Oloan Sitorus

method) KT dapat dilaksanakan jika sudah memperoleh
persetujuan dari Pemerintah, dalam hal ini persetujuan
otoritas yang lebih tinggi dari instansi pelaksana KT itu. Akan
tetapi, karena pelaksanaan KT membutuhkan kerjasama
dengan para pemilik tanah sebagai peserta KT, maka untuk
menghindari keberatan atau kendala-kendala yang berat, lebih
banyak negara yang mengadopsi sistem sukarela (voluntary
method) daripada cara wajib (compulsory method) walaupun
Pemerintah diperbolehkan melaksanakan KTP secara wajib

itu. Catatan Rina menunjukkan bahwa negara yang masih
1
menggunakan cara wajib adalah Jerman, sedangkan Australia,
Jepang, Korea, Taiwan, dan Indonesia menggunakan metode
sukarela.
2
Jika diperhatikan pengertian metode pelaksanaan KTP

sebagaimana diutarakan pakar KT, Peter H. Shieh di atas,
maka dapat dinyatakan bahwa metode pelaksanaan KT di
Indonesia adalah metode sukarela (voluntary method). Hal
itu disimpulkan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa
konsolidasi tanah baru dapat dilakukan apabila minimal 85%
dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang-
kurangnya 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan
dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Artinya, untuk

1 Peter C.R. Shieh, Management Aspect of Urban Land
Consolidation for Urban Development in Taiwan, Republic
of China, yang dipresentasikan pada 10 Seminar on Land
th
Readjustment and urban Development, di Bali, Indonesia, pada
tanggal 7-9 November 2000.
2 Rina, loc. cit.