Page 103 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 103
Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 89
diwakilinya. Pandangan seperti itu selaras dengan pendapat
Boedi Harsono dan A.P. Parlindungan yang menyatakan
9
8
bahwa pengurangan kewenangan atau peniadaan hak
seseorang melalui sistem hukum Indonesia harus diberi
landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan
yang berbentuk undang-undang. 10
Apabila materi-muatan UU itu telah diakomodasi ‘dalam
UU’ atau ‘dengan UU’, maka di dalam aturan UU itu juga
diperintahkan agar menindaklanjuti materi-muatan UU itu
dalam aturan hukum yang berbentuk Peraturan Pemerintah
(PP) yakni PP tentang Konsolidasi Tanah. PP inilah yang
secara komprehensif mengatur pelaksanaan KT sejak dari
perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pelaksanaan.
Selanjutnya, aturan-aturan teknis penyelenggaraan KT diatur
lebih lanjut dalam suatu Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN.
2. Terbangunnya kesadaran-ruang masyarakat
yang menyadari urgensi KT sebagai instrumen
kebijakan partisipatif
Terbangunnya kesadaran-ruang masyarakat yang
menyadari urgensi KT sebagai kebijakan pertanahan
8 Boedi Harsono, loc. Cit.
9 A.P.Parlindungan, loc. Cit.
10 Perhatikan lebih jauh A. Hamid S. Attamimi, Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan, Disampaikan pada Lokakarya
mengenai Pengembangan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia pada tanggal 22 Februari 1979 dan
selanjutnya diketik ulang pada tanggal 24 Februari 1979, 1979,
hlm. 8-9.
