Page 102 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

88 Oloan Sitorus

pemilik tanah di lokasi yang ditetapkan sudah menyetujui,
maka KT tetap bisa berlangsung. Tegasnya, peserta yang lebih
kecil jumlahnya tidak bisa menginterupsi pelaksanaan KT,
bahkan mereka harus ikut pada kegiatan itu. Hal senada juga
dikemukakan oleh Tadashi Morita dengan menyatakan bahwa
sekarang ini, Jepang sudah lebih cenderung menganut metode
KTP yang disebut sebagai “Compulsory method in democratic
way”, dalam arti bahwa secara teoretis, KT memang seharusnya
dilaksanakan dengan persetujuan yang lengkap dari seluruh

peserta, namun proyek KT tidak bisa diinterupsi oleh egoisme
individual tanpa alasan yang rasional dan dapat diterima akal
(rational and reasonable basis) .
6
Perlu ditegaskan bahwa prinsip demokrasi yang
dikemukakan Peter H. Shieh dan metode “Compulsory

method in democratic way” yang dikemukakan oleh Tadashi
Morita, ini hanya mungkin diterapkan jika basis hukum
pelaksanaan KT sudah ada dalam bentuk undang-undang
(act). “Paksaan” terhadap peserta yang menolak untuk
7
memberikan persetujuan karena alasan tidak rasional, secara
teoretis hanya bisa dilakukan dengan dasar undang-undang
(act). Artinya, sebagai produk legislatif para wakil rakyat telah
‘menyetujui’ pembatasan sebagian dari hak warganegara yang

6 Tadashi Morita, Consideration and Recommendation for Urban
Land Consolidation, Laporan Akhir 27 Juli 1991, 1991, hlm. 26.
7 Secara teoretis, ‘basis hukum pelaksanaan KTP dalam undang-
undang’ dapat dilakukan dengan mengadakan ketentuan
KTP sebagai muatan undang-undang atau dengan mengatur
pelaksanaan KTP secara tersendiri dalam bentuk undang-
undang.