Page 97 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 83

rangka meningkatkan ketahanan nasional. Berbagai persoalan
yang perlu diselesaikan dan diubah menjadi kondisi ideal yang
diharapkan itu adalah: lemahnya aturan hukum pelaksanaan
KT, rendahnya kesadaran ruang masyarakat, melemahnya
perspektif ruang dari para pelaksana di jajaran otoritas
ATR/Pertanahan, dan belum terbangunnya sinergisme
kelembagaan di antara instansi yang berkaitan.

1. Tersedianya aturan hukum yang memadai
sebagai dasar pelaksanaan KT.

Ketersediaan aturan hukum yang memadai dari sisi
substansi dan kebijakan pengaturan dalam bentuk hukum
atau jenis aturan perundang-undangan yang berwibawa
(otoritatif) merupakan harapan pelaksanaan KT di Indonesia
saat ini, sehingga KT dapat meningkat mutu proses dan hasil
pelaksanaannya. Substansi aturan hukum KT yang akomodatif

dan dapat mengamankan serta mendorong pelaksanaan KT
harus diformulasikan dalam suatu kebijakan pengaturan yang
tepat.
Pilihan kebijakan pengaturan hukum KT dipengaruhi

oleh metode pelaksanaan KT yang digunakan pada negara itu.
Secara teoretis ada 2 (dua) macam metode pelaksanaan KT,
yakni metode sukarela (voluntary method) dan metode wajib
(compulsory method). Peter H. Shieh mengatakan bahwa di
dalam metode sukarela (voluntary method) KT baru dapat
dilaksanakan jika sudah disetujui mayoritas dari para pemilik
tanah yang memiliki tanah sebagian besar di lokasi yang
direncanakan, sedangkan menurut metode wajib (compulsory