Page 92 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

78 Oloan Sitorus

3) Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun yang menjadikan KT sebagai instrumen
penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan
permukiman serta Rumah Susun.
4) Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan anggaran
pembangunan infrastruktur dalam pembangunan
nasional, sehingga akan berdampak positif untuk
meningkatkan pembangunan infrastruktur prasarana

jalan dan fasilitas umum lainnya di lokasi KT yang telah
ditata aspek pertanahannya.

b. Kendala
1) Penduduk Indonesia yang dalam rata-rata pendidikan
masih 7,8 tahun, sehingga membutuhkan upaya
penyadaran yang lebih intensif untuk memahami manfaat
KT yang lebih luas.

2) Kualitas demokrasi Indonesia yang masih rendah,
sehingga dalam praktik penyelenggaraan pembangunan
di lapangan masih kerapkali lebih mengedepankan hak
daripada kewajiban.
3) Stigma bahwa otoritas pertanahan seharusnya hanya
menyelenggarakan administrasi pertanahan dalam arti
sempit, yakni sertipikasi tanah, sehingga masih sulit

terbangun kesadaran kewilayahan dalam setiap kegiatan
pertanahan.
4) Sinergisme kelembagaan yang pada umumnya masih
belum terbangun dan membudaya dalam praktik