Page 94 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 94
BAB V
KONDISI PELAKSANAAN KONSOLIDASI
TANAH YANG DIHARAPKAN
A. Umum
ada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo – Yusuf
PKalla (2014-2019) otoritas pertanahan yang selama ini
berada dalam nomenklatur Badan Pertanahan Nasional
diintegrasikan dan ditingkatkan menjadi Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/
BPN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan
Kabinet Kerja 2014-2019. Nomenklatur Kementerian ATR/
BPN kiranya menjanjikan peningkatan pelaksanaan KT di
Indonesia, sebab tugas-tugas keagrariaan (menyangkut politik
sumberagraria) dengan tata ruang (kebijakan penataan ruang)
dan pertanahan (administrasi pertanahan dalam arti luas)
berada pada satu kementerian yang dipimpin oleh Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
