Page 99 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 85

memutuskan apakah suatu KT dilakukan berdasarkan metode
sukarela (voluntary method) atau metode wajib (compulsory
method) tergantung pada asal persetujuan yang menjadi
dasar pelaksanaan KT. Jika persetujuan itu dari peserta KT
berarti metode yang digunakan adalah metode sukarela
(voluntary method). Sebaliknya, jika pelaksanaan KT itu
tanpa persetujuan dari pemilik tanah, melainkan dari pihak
Pemerintah, dalam arti dari instansi yang lebih tinggi daripada
instansi pelaksana KT, maka metode yang digunakan adalah

metode wajib (compulsory method).
Setidaknya ada 3 (tiga) materi pengaturan KT yang
seharusnya dimuat dalam suatu aturan dalam bentuk
undang-undang (UU). Pertama, penentuan persyaratan
persetujuan minimal yang harus diperoleh agar KT dapat

mulai dilaksanakan. Kedua, penyelesaian bagi pemilik tanah
yang karena egoisme individual dan tanpa alasan yang
rasional menolak menjadi peserta KT di lokasi yang telah
ditetapkan, padahal mayoritas pemilik atau yang menguasai/
menggarap tanah di lokasi yang telah ditetapkan itu telah
memberikan persetujuan. Ketiga, kewajiban instansi yang
relevan, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang menangani
urusan pekerjaan umum untuk menindaklanjuti pelaksanaan
KT dengan pembangunan fisik prasarana jalan dan fasilitas

umum lainnya.
Menurut Boedi Harsono, pengurangan kewenangan
dalam menggunakan hak dan pembebanan kewajiban
kepada rakyat, melalui sistem hukum Indonesia harus diberi

landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang