Page 100 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

86 Oloan Sitorus

berbentuk undang-undang. Selanjutnya, A.P. Parlindungan
3
juga mengatakan bahwa pengurangan ataupun peniadaan
hak seseorang haruslah dengan suatu undang-undang.
4
Selanjutnya, Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa
materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi, antara
lain, ‘pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat’.
Alasan pemenuhan kebutuhan itu kiranya tepat disebut
sebagai alasan agar ketiga hal di atas harus diatur ‘dengan’
atau setidak-tidaknya ‘dalam’ UU.

Penentuan syarat besar atau persentase ‘persetujuan
minimal’ dari pemilik tanah atau yang menguasai/menggarap
tanah di lokasi yang telah ditetapkan penting untuk diatur
lebih rinci dalam suatu ketentuan undang-undang. Sebab
latar belakang, alasan, serta maksud dan tujuan pelaksanaan

KT besar kemungkinan berbeda kondisi. Misalnya, pada
pelaksanaan KT untuk kepentingan bencana alam berbeda
dengan pelaksanaan KT untuk peremajaan kota dan
pengembangan kota. Pada pelaksanaan KT untuk menata
kembali kerusakan wilayah yang disebabkan oleh bencana

3 Boedi Harsono, Pemantapan Perencanaan Tata Guna Tanah
dalam rangka Pembangunan, Makalah pada Laporan Hasil
Diskusi Direktorat Jenderal Agraria-Departemen Dalam Negeri
tanggal 10-11 Pebruari 1988, di Jakarta, 1988, hlm. 131.
4 A.P.Parlindungan, Suatu Bandingan dari Makalah Sdr.
Indroharto dan Paulus Effendie Lotulung yang berjudul “Melalui
Penerapan Peradilan Tata Usaha Negara Kita Ikut Mengusahakan
Terciptanya Aparatur Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa”,
Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional “Aspek-aspek
Peradilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum”, tanggal 11
Januari 1992 di Fakultas Hukum USU, Medan, 1992, hlm. 5.