Page 88 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

74 Oloan Sitorus

dalam melakukan bentuk program atau kegiatan KT sebagai
kebijakan pertanahan yang bersifat partisipatif. Namun
demikian, peluang untuk membangun partisipasi masyarakat
dalam KT itu masih tetap ada, yakni ketika pemerintah
mampu menunjukkan bahwa manfaat dari pelaksanaan KT
itu dirasakan lebih besar dibandingkan dengan STUP yang
disumbangkannya bagi pelaksanaan KT tersebut. Tadashi
Morita mengatakan bahwa aspek keadilan dalam menanggung
pemotongan STUP mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalam KTP. Lebih tegas Tadashi Morita mengatakan:
“Motivation of ULC (Urban Land Consolidation) is profit or fruit
of the project for both government and landowner, therefore,
the burden of the cost of ULC must be allocated by those who
will get the fruits of the project in program to each profit.”
20
Pembebanan biaya yang adil kepada peserta KTP dipengaruhi
oleh metode pemotongan STUP. Pada umumnya, pelaksanaan

KTP di Indonesia menggunakan metode luas. Artinya, besar
21
STUP sebagai beban setiap peserta KTP dihitung secara
seragam berdasarkan luas tanah (misalnya 20% dari luas tanah
sebelum KTP). Metode ini dapat juga disebut sebagai uniform
contribution ratio. Tadashi Morita mengatakan bahwa metode
ini sesuai dengan cara berpikir orang Indonesia. Dalam
22
operasionalnya, metode ini relatif lebih mudah dilaksanakan,

20 Morita, Consideration and Recommendation for Urban Land
Consolidation, op. cit., hlm. 49.
21 Kitotaka Hayashi, dalam Doebele, op. cit., hlm 11, 112.
22 Morita, Consideration and Recommendation for Urban Land
Consolidation, op. cit., hlm.44.