Page 85 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 71

menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat. Dengan keseimbangan hak dan
kewajiban ini, fungsi sosial hak atas tanah yang dimiliki atau
dipunyai masyarakat dapat diarahkan untuk kepentingan yang
lebih luas, yakni penataan kembali penguasaan dan pemilikan
tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah guna
terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan sumber
daya tanah/agraria. Selain itu, Sila Ke-5 ini juga mengandung
nilai kegotorong-royongan, yang dapat mendorong peserta

KT berkontribusi melalui STUP (Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan) atau yang disebut land contribution/land
sharing yang disumbangkannya. STUP merupakan unsur
eksitensial dalam pelaksanaan KT.

5. Politik

Komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR
untuk meningkatkan pelaksanaan KT yang mengefektifkan
pemanfaatan ruang dapat dilakukan dalam wujud
pembentukan produk hukum yang otoritatif mengenai KT.
Sekarang ini sedang digodok RUU Pertanahan yang dapat

mengatur materi-muatan yang selama ini menjadi kendala
hukum dalam landasan pelaksanaan KT. Ketentuan mengenai
persetujuan minimal dimulainya pelaksanaan KT, solusi
terhadap pemilik tanah yang karena egoisme personal tidak
menyetujui pelaksanaan KT, dan tertundanya tindak lanjut
pelaksanaan KT adalah 3 (tiga) persoalan yang membutuhkan
solusi aturan hukum dalam bentuk UU. Jika ketiga materi
muatan UU ini telah berhasil diakomodasikan, maka