Page 81 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 81

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional  67

                  Hal  menarik  di Filipina  adalah  kesamaan  tentang  KT
              sebagai bagian  dari  kebijakan  pertanahan  dalam hal ini
              kebijakan landreform. Di dalam Pasal 39 UU No. 6657 tanggal
              10 Juni 1988 tentang Comprehensive Agrarian Reform Law of
              1988. Di dalam Pasal 39 yang mengatur - Land Consolidation
              – dinyatakan: “The DAR (baca: The Department of Agrarian
              Reform) shall carry out land consolidation projects to promote
              equal  distribution  of landholdings, to  provide the  needed
              infrastructures in agriculture, and to conserve soil fertility and

              prevent erosion”.


              D.  Perkembangan Lingkungan Nasional


              1.   Geografi
                  NKRI adalah negara kepulauan yang sejak Deklarasi Djuanda

              tahun 1957 memiliki luas wilayah sekitar 7,81 Juta Km . Wilayah
                                                             2
              lautan merupakan bagian  terbesar  yakni 5,8 juta Km, yang
                                                                2
              terdiri atas: 3,25 Km  luas perairan Indonesia dan 2,55 Km  luas
                                2
                                                                 2
              ZEEI, sedangkan sisanya seluas 2,01 juta Km  merupakan wilayah
                                                    2
              daratan, panjang garis pantai 80.791 km, dengan jumlah pulau
              17.499 pulau yang terdiri dari 13.466 pulau bernama dan 4.033
              pulau belum bernama .  Pulau  terpadat  penduduknya adalah
                                  17
              Pulau Jawa,  dimana  setengah  populasi Indonesia bermukim.
              Indonesia  terdiri  dari 5  pulau besar,  yaitu: Jawa dengan luas




              17   Surat Edaran Kasal Nomor Kasal Nomor SE/1241/IV/2012
                  tentang Data  Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
                  berdasarkan hasil rapat koordinasi staf perihal konsistensi data
                  dan informasi mengenai wilayah NKRI.
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86