Page 86 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 86
72 Oloan Sitorus
pelaksanaan KT akan lebih meningkat kualitasnya. Misalnya,
ketentuan mengenai persyaratan minimal pelaksanaan KT
selama ini hanya dilakukan dalam Peraturan Kepala BPN
No. 4 Tahun 1991, yang mensyaratkan persetujuan 85% dari
pemilik tanah, dengan syarat memiliki 85% dari luas lokasi
KT yang ditetapkan. Selain masalah otoritas pengaturan
yang tidak memadai, menyamaratakan persentase syarat
minimal pelaksanaan KT untuk semua tujuan pelaksanaan KT
dipandang tidak tepat. Syarat persetujuan 85% dari pemilik
tanah dengan catatan memiliki 85% luas tanah lokasi KT
dipandang tidak tepat untuk pelaksanaan KT sebagai solusi
terhadap kerusakan yang diakibatkan bencana alam. Jika
komitmen Pemerintah dan DPR dapat membentuk UU yang
mengakomodasi ketiga kebutuhan di atas, maka secara berarti
akan meningkatkan pelaksanaan KT di Indonesia. Komitmen
Pemerintah untuk meningkatkan struktur Badan Pertanahan
Nasional (BPN), sehingga sekarang ini menjadi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah
putusan politik Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla yang juga
diharapkan akan meningkatkan pelaksanaan KT di Indonesia.
6. Ekonomi
RAPBN 2016 yang menganggarkan infrastruktur Rp 313,5
Trilyun dari semua belanja negara sebesar Rp 2.121,3 Trilyun
19
adalah indikasi keseriusan Pemerintahan Presiden R.I. ke-7
19 http://setkab.go.id/rapbn-2016-belanja-negara-rp-2-1213-
triliun-anggaran-infrastruktur-rp-3135-triliun/, Diunduh 2
September 2015.
