Page 76 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

62 Oloan Sitorus

hanya dapat dilaksanakan secara terbatas. Pengaturan
7
KT Perkotaan yang secara khusus itu dalam suatu produk
hukum yang berbentuk undang-undang merupakan indikasi
8
tingginya komitmen negara Jepang menjadikan KT Perkotaan
sebagai instrumen penataan wilayah perkotaan andalan.
Jika dilihat dari metode pelaksanaannya, secara teoretis
KT Perkotaan di Jepang dilakukan berdasarkan metode

sukarela (voluntary method). Bahkan selalu dikatakan bahwa
KT Perkotaan di Jepang merupakan proyek pengembangan
kota yang dilakukan secara demokratis. Artinya, pelaksanaan
proyek KT Perkotaan harus disetujui oleh para pemilik tanah.
Bahkan dalam KT Perkotaan yang diselenggarakan oleh sektor
privat, dalam hal ini oleh assosiasi KT Perkotaan, persetujuan
pelaksanaan itu harus diberikan oleh dua pertiga atau lebih

pemilik tanah (land owner) maupun pemegang sewa (tenant)
dalam areal proyek, di samping persetujuan yang diberikan
oleh Gubernur setempat. 9
Namun, jika dilihat dari praktik pelaksanaan KT
Perkotaan, khususnya yang dilakukan badan hukum publik
sebagai badan pelaksananya, negara tersebut tidak lagi murni

menganut metode tersebut. Djoko Walijatun mengatakan
bahwa jika suatu wilayah sudah ditetapkan menjadi lokasi

7 Japang International Cooperation Agency (JICA), Buku
Pegangan Mengenai Proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan di
Jepang, 1994, hlm. 1.
8 Nad Darga Talkurputra, Perumusan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Konsolidasi Tanah, op. cit., hlm. 1.
9 JICA, op. cit, hlm. 3-4.