Page 77 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 77
Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 63
pelaksanaan KT Perkotaan, maka semua pemilik tanah di
lokasi yang ditetapkan akan menjadi peserta KT Perkotaan.
Selanjutnya dijelaskan bahwa prinsip musyawarah digunakan
hingga ada kesepakatan yang dituangkan secara rinci sampai
penentuan persentase sumbangan tanah (contribution/
sharing) dari para pemilik tanah. Setelah kesepakatan tercapai
dan dilengkapi dengan replotting design serta hitungan dan
peta lainnya yang diperlukan, maka diajukan kepada Minister
of Construction. Persetujuan menteri tersebut dipandang
sebagai ketentuan yang bersifat wajib. Tadashi Morita juga
10
mengatakan, meskipun Jepang secara teoretis masih dikatakan
menggunakan metode sukarela (voluntary method), namun
sekarang yang tampak sudah cenderung menganut metode
KTP yang disebut sebagai “Compulsory method in democratic
way”. Artinya, secara teoretis KT Perkotaan memang
seharusnya dilaksanakan dengan persetujuan yang lengkap
dari seluruh peserta, namun proyek KT Perkotaan tidak bisa
diinterupsi oleh egoisme individual tanpa alasan yang rasional
dan dapat diterima akal (rational and reasonable basis). 11
Menurut penulis, metode “Compulsory method ini
democratic way” dimungkinkan untuk diterapkan oleh
karena basis hukum pelaksanaan KT Perkotaan di Jepang
sudah ada dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-
undang KT Perkotaan No. 119 Tahun 1954 tentang KTP (land
readjustment act), yang diundangkan pada tanggal 29 Mei
10 Walijatun, loc. cit.
11 Morita, loc. cit.
