Page 75 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 61

Jepang ini didukung oleh kebijakan pengaturan KT Perkotaan
yang serius.
Kebijakan pengaturan KT Perkotaan di Jepang memilih
pengaturan KT Perkotaan secara khusus, dalam arti bahwa
pengaturan KT Perkotaan dilakukan secara tersendiri, tidak
sekedar tercantel dalam suatu peraturan perencanaan kota.
Bahkan UU No. 119 Tahun 1954 itu secara khusus menggatur

KT Perkotaan. Tegasnya, pengaturannya dilakukan secara
terpisah dari konsolidasi tanah pertanian. Dalam pada itulah,
maka keberadaan UU tentang KT Perkotaan merupakan
salah satu penjabaran dari undang-undang Perencanaan
Kota (City Planning Act 1919). Implikasinya, status proyek-
proyek KT Perkotaan merupakan proyek yang berada di
bawah implementasi Undang-undang Perencanaan Kota

(City Planning Act). Dengan perkataan lain, suatu proyek
KT Perkotaan adalah salah satu dari proyek-proyek yang
dilaksanakan di bawah perencanaan pembangunan kota
tersebut. Ketentuan tata kota menjelaskan mana bagian-
bagian kota yang termasuk kawasan pengembangan kota
(Urban Promotion Area/UPA), dan mana yang termasuk
kawasan pengendali pengembangan kota (Urban Controlled
Area/UCA), dan juga berisi perencanaan serta persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan

kawasan kota tersebut. Kawasan pengembangan kota (UPA)
adalah kawasan-kawasan kota yang akan lebih dipacu
pembangunannya, sedangkan kawasan pengendali (UCA)
adalah kawasan-kawasan di mana kegiatan pembangunannya