Page 108 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

94 Oloan Sitorus

pembangunan) dan pertanahan (administrasi pertanahan
dalam arti luas). Dalam pada itu, jajaran otoritas pertanahan
yang selama ini di bawah BPN, harus membangun kembali
kesadaran ruang lingkup tugasnya yang tidak lagi sekedar
administrasi pertanahan, melainkan juga mengemban tugas
untuk menetapkan dan melaksanakan politik agraria yaitu
bagaimana menjadikan kekayaan agraria sebagai sumber-
sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan
menentukan tata ruang yaitu menetapkan arahan dan alokasi

seluruh ruang wilayah Indonesia bagi seluruh kebutuhan
pembangunan nasional.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan KT, perspektif ruang
harus diperkuat di jajaran Kementerian ATR/BPN. Oleh
karena sejak BPN ditetapkan berdasarkan Keppres No. 26

Tahun 1988 hingga saat ini, perspektif ruang ini dipandang
kurang memadai. Jajaran otoritas pertanahan lebih
memandang pertanahan sebagai administrasi persil-persil
tanah semata, belum dipandang sebagai bagian integral dari
wilayah atau bentang lahan yang lebih luas. Oleh karena
itu, tugas pertanahan selama ini hanya dipandang sebagai
rangkaian kegiatan untuk melaksanakan administrasi
pertanahan, yakni administrasi bidang-bidang tanah. Ada
kesan yang kuat dalam kenyataan di jajaran birokrasi bahwa

tugas pertanahan hanyalah untuk melakukan legalisasi aset
yang ditandai dengan pemberian alat bukti pemilikan tanah
yakni sertipikat. Dampaknya, ketika ada kegiatan pertanahan
yang tidak sekedar melakukan legalisasi aset, seperti KT yang
sebelum melakukan legalisasi aset terlebih dahulu melakukan