Page 23 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Ahmad Nashih Luthfi dkk.
tanah dari kelebihan batas maksimum kepemilikan. Di
sini pula terletak dilema PPAN, karena tanah negara yang
potensial diredistribusi, dominan berada di pulau-pulau
besar (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua), semen-
tara penduduk miskin mayoritas berada di Jawa. Berbagai
skema telah dikembangkan untuk menanggulangi kondisi
spesifik ini, antara lain dengan mendekatkan petani pada
2
obyek redistribusi, maupun sebaliknya. Di samping
usaha tersebut, kondisi khusus ini mengindikasikan
bahwa bagian penting dari program PPAN bagi petani
miskin Jawa seharusnya dilakukan di Jawa juga. Untuk
tujuan ini diperlukan data dan pengetahuan perihal
keagrariaan yang komprehensif.
Sayangnya, saat ini terdapat jurang lebar antara ke-
butuhan dan ketersediaan data yang segar mengenai
berbagai aspek keagrariaan. Padahal ketersediaan data
keagrariaan merupakan syarat penting bagi keberhasilan
suatu program pembaruan agraria. Kelangkaan data
3
keagrariaan ini—data kepemilikan tanah, struktur agra-
ria, tata-guna tanah, berbagai sistem tenurial—merupa-
kan akibat dari diterbengkalaikannya penelitian keagra-

2 Ibid, hlm. 25
3 Wiradi, Gunawan dan Makali, “Penguasaan Tanah dan
Kelembagaan”, dalam Moh. Shohibuddin (ed.) Ranah Studi Agraria.
Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraria. (Yogyakarta: Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional), hlm. 115

2