Page 27 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Ahmad Nashih Luthfi dkk.
istilah James Scott, merupakan “state simplification”,
wujud dimana negara bisa ditunjuk dan dikenali.
Terdapat berbagai perspektif dalam pelaksanaan
reforma agraria. Di antaranya adalah reforma agraria
yang dipandu negara (state led), reforma agraria yang
dipandu pasar (market led), reforma agraria yang dipan-
du gerakan tani (peasant led), dan reforma agraria yang
dikendalikan oleh negara dan masyarakat (state-society
driven). Berbagai perspektif ini berangkat dari bermacam
8
asumsi akan aktor atau pelaku. Berbagai negara di atas
yang entah itu kemudian berkembang menjadi negara
sosialis ataupun kapitalis, seakan sepakat bahwa land
reform adalah suatu keharusan sebagai basis dari pem-
bangunan negara dan pijakan yang kokoh bagi indus-
trialisasi.
Berbagai pemetaan di atas mengajak kita untuk
memeriksa dimana posisi pelaksanaan reforma agraria
di Indonesia, yang secara legal ditunjukkan melalui dike-
luarkannya UUPA 1960. Undang-undang ini menandai
pencanangan Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana oleh rezim Soekarno. Di dalam Perpu no. 56/
1960 sekaligus dinyatakan penetapan batas maksimum
dan pelaksanaan land reform. Ini menjadi dasar pem-

Klatt, W., “Agrarian Issues in Asia”, International Affairs (Royal
Institute of International Affairs), Vol. 48, No. 3 (Jul., 1972), hlm.
395-413
8 Ibid, hlm. 21

6