Page 25 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan
P. 25

Ahmad Nashih Luthfi  dkk.
            rights to farmland, and thus to benefit the poor by raising their
            absolute and relative status, power, and income, compared with
                                             6
            likely situations without the legislation”.  Definisi ini ingin
            memastikan bahwa reforma agraria haruslah memberi
            kepastian atas penguasaan tanah (transfer of wealth) baik
            secara formal maupun efektif, dan kontribusinya
            terhadap peningkatan ekonomi (economic security), serta
            hal itu dilakukan dalam proses dan tujuan perombakan
            kekuasaan (transfer of power). Dengan demikian, reforma
            agraria tidak berarti semata-mata perombakan atas
            penguasaan aset produksi atau konfigurasi sumber daya
            ekonomi, namun sekaligus memberi imajinasi baru
            terhadap konfigurasi kekuasaan politik. Reforma agraria
            divisikan sebagai upaya dekolonisasi dan defeodalisasi.
            Dalam pengertian inilah cita-cita kemerdekaan Indone-
            sia dibayangkan.
                Dengan berakhirnya Perang Dunia II, proses dekolo-
            nisasi menyebar di sebagian negara yang kemudian dike-
            nal dengan Dunia Ketiga. Di negara pascakolonial itu
            isu land reform menjadi tuntutan utama dengan berbagai
            tujuan, tipe atau modelnya, dan pelaku.  Berbagai alasan
            sosio-politik mengiringi tuntutan itu. Pertama, land reform
            adalah bagian dari tuntutan dekolonisasi (Aljazair, Mesir,




                6   Michael Lipton, Land Reform in Developing Countries: Prop-
            erty Rights and Property Wrongs, via Noer Fauzi, 2010, lihat, http://
            ikhtisarstudiagraria.blogspot.com/, 19 Juli 2010.

            4
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30