Page 25 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan
P. 25
Ahmad Nashih Luthfi dkk.
rights to farmland, and thus to benefit the poor by raising their
absolute and relative status, power, and income, compared with
6
likely situations without the legislation”. Definisi ini ingin
memastikan bahwa reforma agraria haruslah memberi
kepastian atas penguasaan tanah (transfer of wealth) baik
secara formal maupun efektif, dan kontribusinya
terhadap peningkatan ekonomi (economic security), serta
hal itu dilakukan dalam proses dan tujuan perombakan
kekuasaan (transfer of power). Dengan demikian, reforma
agraria tidak berarti semata-mata perombakan atas
penguasaan aset produksi atau konfigurasi sumber daya
ekonomi, namun sekaligus memberi imajinasi baru
terhadap konfigurasi kekuasaan politik. Reforma agraria
divisikan sebagai upaya dekolonisasi dan defeodalisasi.
Dalam pengertian inilah cita-cita kemerdekaan Indone-
sia dibayangkan.
Dengan berakhirnya Perang Dunia II, proses dekolo-
nisasi menyebar di sebagian negara yang kemudian dike-
nal dengan Dunia Ketiga. Di negara pascakolonial itu
isu land reform menjadi tuntutan utama dengan berbagai
tujuan, tipe atau modelnya, dan pelaku. Berbagai alasan
sosio-politik mengiringi tuntutan itu. Pertama, land reform
adalah bagian dari tuntutan dekolonisasi (Aljazair, Mesir,
6 Michael Lipton, Land Reform in Developing Countries: Prop-
erty Rights and Property Wrongs, via Noer Fauzi, 2010, lihat, http://
ikhtisarstudiagraria.blogspot.com/, 19 Juli 2010.
4