Page 127 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional
P. 127

Petani Membuat Sejarah Sendiri

               ‘ketahanan pangan’ direduksi menjadi masalah kuantitas
               dan “pasokan” pasar. Sebagaimana gerakan kedaulatan
               pangan menunjukkan bahwa pasar memenuhi  pasokan
               perusahaan, bukan kebutuhan  manusia. Perusahaan
               produksi pangan tidak menangani atau menghasilkan
               permintaan begitu banyak, mereka malah menghasilkan
               banyak kasus kelaparan. Penanganan pasar atas nama
               pembangunan secara sistematis melanggar hak-hak
               manusia untuk hidup berdampingan dan mengamankan
               reproduksi sosial untuk mayoritas penduduk dunia, dan
               praktek keberlanjutan ekologis.
                    Seperti yang diungkapkan di atas, gerakan kedaulatan
               pangan bukan tanpa ketegangan dan kontradiksi. Apa yang
               muncul sebagai kemenangan kecil dalam skema yang lebih
               besar (misalnya pemukiman tanah, penguatan kotak
               pembangunan’ wacana di WTO, penggabungan “Kedau-
               latan pangan” menjadi perdebatan FAO, aliansi belajar
               agro-ekologi, saksi kekerasan, dll) itu semua merupakan
               gabungan wajah-wajah gerakan dunia, dengan agenda yang
               diperuntukkan sebagai bentuk  denaturalizing tatanan
               neoliberal. Lebih dari sekedar itu, dia juga sebuah masalah
               mengembalikan negara di pasar, sebagai prinsip yang hanya
               mengatur intervensi strategis gerakan kedaulatan pangan,
               tidak hanya merupakan persoalan “Pasar” sebagai sebuah
               proyek perusahaan, tetapi juga mempersoalkan “negara”
               karena negara terlibat dalam proyek ini. Sementara, Via
               Campesina mengakui otoritas yurisdiksi dari negara, dan
               juga berupaya untuk mengubah otoritas itu dengan
               menantang sistem-sistem tersebut agar negara memung-
               kinkan untuk “memiliki hak dan kewajiban serta ber-
               daulat”, yang didefinisikan dalam kebijakan agraria,
               pertanian, perikanan dan pangan dengan sedemikian rupa
               untuk menjamin hak atas pangan dan ekonomi, sosial dan
               budaya serta hak-hak seluruh penduduk dunia.



                                                                  113
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132