Page 17 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

4 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

penanggulangan bencana. Beberapa pakar hukum menyebut
dengan jelas adanya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana.
Berdasarkan undang-undang ini telah ditetapkan bahwa,

dalam hal bencana, maka Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) bertugas untuk melakukan manajemen
bencana yang meliputi: Pertama, prevensi, yaitu kegiatan
yang berkaitan dengan upaya mengukur dan memperkirakan
bencana, serta upaya mengurangi ancaman bencana. Kegiatan
ini membangkitkan optimisme, karena para ahli bersinergi
memperhitungkan beberapa potensi risiko, dan dampaknya

bagi masyarakat. Optimisme muncul karena terbuka “ruang”
persiapan bagi masyarakat untuk mengantisipasi kerugian
yang lebih besar. Pada level daerah juga telah dibentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diberi otoritas
dalam hal penanggulangan bencana di daerah.
Kedua, mitigasi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan

upaya mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan
fasilitas isik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan

masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan
ini membangkitkan optimisme, karena banyak pihak
berkesempatan membantu untuk mereduksi risiko bencana.
Upaya mereduksi risiko bencana dikemas dalam bentuk

penyiapan fasilitas dan dalam bentuk penyiapan
pikir (mindset) dan pola budaya (cultural-set) yang disebut
dengan “penyadaran”.
Ketiga, preparedness (kesiap-siagaan), yaitu kegiatan
yang berkaitan dengan upaya mengantisipasi bencana.