Page 22 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 22
Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 9
dan pencegahan atas terjadinya “kejahatan pertanahan” yang
menimpa para korban bencana. Kejahatan pertanahan perlu
diantisipasi melalui kesiapan administrasi pertanahan, yang
mampu mendeteksi spekulasi dan pengambil-alihan atau
perampasan tanah.
Keempat, melakukkan koordinasi yang efektif antara
lembaga pemerintah dengan lembaga kemanusiaan, dan
antara lembaga pertanahan dengan lembaga yang mengelola
manajemen kedaruratan. Kegiatan ini menimbulkan
optimisme dalam penanggulangan bencana, karena tidak
ada satu instansi pun yang akan mampu bertindak sendiri
dalam menanggulangi bencana. Oleh karena itu, kerjasama
atau sinergi antar instansi (termasuk instansi pertanahan)
merupakan kebutuhan yang nyata. Kerjasama instansi
pertanahan, lembaga kemanusiaan, dan instansi pengelola
manajemen kedaruratan akan mempercepat proses
penanggulangan bencana yang sedang dihadapi masyarakat.
Manajemen pertanahan selama fase awal pemulihan
(enam minggu pertama) memberi kesempatan kepada
instansi pertanahan untuk berpikir, bersikap, bertindak,
dan berperilaku tertentu yang relevan dengan semangat
penanggulangan bencana. Kesempatan ini dimaknai sebagai
pemberian tanggung-jawab kepada instansi pertanahan
atas kondisi pertanahan di wilayah bencana. Dalam konteks
Indonesia, tanggung-jawab ini ada pada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (BPN RI).
Oleh karena itu, BPN RI wajib melakukan empat hal
sebagaimana disarankan oleh David Mitchell, agar aspek
