Page 23 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

10 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

pertanahan mampu memberi kontribusi optimal dalam
penanggulangan bencana. Namun demikian setelah pemulihan
ini selesai dilakukan, maka giliran instansi lain untuk
“mengungkit” semangat masyarakat, agar kehidupan ekonomi,
sosial, dan budaya masyarakat dapat marak kembali. Kurnianto
(2008:84) menyarankan dilakukannya pemberdayaan, dengan
asumsi bila ada sebagian masyarakat yang tidak (belum) maju,

maka hal itu bukan karena mereka bodoh, melainkan boleh jadi
karena adanya tekanan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan
perencanaan yang bersifat bottom-up, holistik, otonom,
akomodatif, dan dialogis terhadap berbagai kepentingan,
terutama kepentingan masyarakat. Orientasinya diletakkan
pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk
berkreasi dan berpartisipasi, dengan tetap mendorong terjadinya

pertumbuhan ekonomi. Saat itulah dibutuhkan pelayanan yang
baik dari birokrasi kepada masyarakat, agar muncul implikasi
berupa lahirnya masyarakat yang kritis dan penuh inisiatif.
BPN RI, BNPB, Pemerintah Daerah dan instansi atau
lembaga lainnya perlu terus berikhtiar memberi pelayanan
yang baik kepada masyarakat yang terkena bencana, agar

mereka dapat segera pulih, dan mampu memperjuangkan
kepentingan alam, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri.
Pelayanan ini tidak boleh hanya didasarkan pada prinsip
“kalau ingat”, melainkan harus selalu diingat, bahwa BPN RI,
BNPB, Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga lainnya
wajib memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat yang
terkena bencana, mulai saat tanggap darurat hingga tahap

rekonstruksi dan rehabilitasi.