Page 209 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

196 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

Pendaftaran Tanah, yang saat itu diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah. Sebagai bentuk ikhtiar perbaikan, pada tahun 1997
diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, yang menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Untuk kepentingan
pelaksanaannya diberlakukan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Kedua, terselenggaranya pendaftaran tanah yang

efektif. Untuk hal ini kantor pertanahan telah menerapkan
pendaftaran tanah yang relatif cepat, sederhana, dan
berbiaya murah. Selain itu, kantor pertanahan juga telah
memadukan kegiatan pendaftaran tanah dengan berbagai
kegiatan pertanahan lainnya, misalnya memadukan kegiatan
pendaftaran tanah dengan kegiatan konsolidasi tanah.

Ketika output konsolidasi tanah berupa sertipikat hak atas
tanah, maka pemegangnya mendapat jaminan kepastian objek,
jaminan kepastian hak atas tanah, dan jaminan kepastian subjek.
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas
pemilikan suatu bidang tanah, yang sekaligus bermakna bahwa
sertipikat hak atas tanah bukanlah alat bukti yang mutlak.
Banyak pihak yang memperoleh manfaat dari adanya sertipikat

hak atas tanah, yaitu: Pertama, manfaat sertipikat hak atas
tanah (pendaftaran tanah) bagi pemerintah, antara lain: (1)
Terwujudnya tertib pertanahan, khususnya tertib administrasi
pertanahan, sehingga memperlancar berbagai kegiatan yang