Page 212 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 199

politik, hukum dan aspek teknis. Aspek kelembagaan berperan
dalam pengaturan dan pengelolaan sebuah wilayah yang akan
dikembangkan. Dalam konteks Lereng Merapi, perlu dilakukan
pengembangan kelembagaan yang mampu mengelola
ecotourism, khususnya mengelola kawasan pariwisata berbasis
sumberdaya alami, yang mampu memberi kontribusi pada
kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

setempat. Karena adanya kelembagaan, maka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini
sejalan dengan land use planning, yang dibangun berdasarkan
dialog antar stakeholder, yang berisi negosiasi dan keputusan
untuk mewujudkan keberlanjutan penggunaan tanah di
wilayah pedesaan.

Dalam upaya mewujudkan ecotourism sebagai strategi
penghidupan, paling tidak melibatkan tiga pemangku
kepentingan utama, yang meliputi warga masyarakat,
negara atau pemerintah serta sektor swasta dan dunia usaha.
Masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial,
ekonomi dan politik, termasuk mengupayakan keterlibatan

masyarakat agar berpartisipasi aktif di dalamnya. Sektor
swasta dan dunia usaha berperan untuk menciptakan lapangan
pekerjaan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian,
sedangkan institusi negara atau pemerintah berfungsi
menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif
(Sumarto, 2004).

Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengembangan
kelembagaan masyarakat di Lereng Merapi mutlak