Page 217 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

204 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

setempat dan mampu menjalankan usaha; (4) perlunya
menentukan jenis usaha, dan pembentukan unit usahanya;
(5) perlunya menyusun pedoman kerja BUMDes; (6) perlunya
menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak lain; (7)
perlunya menyusun rencana usaha; (8) perlunya melakukan
sosialisasi keberadaan BUMDes; (8) perlunya menjalankan
usaha BUMDes, dan (9) perlumya melakukan monitoring dan

evaluasi.
Kelembagaan BUMDes dapat berperan dalam mendorong,
dan menginisiasi agenda-agenda usaha bagi pelaksanaan
ecotourism. Lembaga ini juga dapat berperan dalam menata

potensi dan aset desa, khususnya tanah kas desa. Sebagaimana
diketahui, tanah kas desa dapat didisain untuk menjadi pusat-
pusat kegiatan dalam rangka ecotourism dan dikelola sebagai
bagian dari usaha BUMDes.
Agar BUMDes dapat berperan optimal dalam
menggerakkan perekonomian warga masyarakat untuk

mendukung terwujudnya ecotourism di lereng Merapi, maka
pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip,
sebagai berikut: (1) kooperatif, ketika semua komponen
yang terlibat dalam BUMDes mengutamakan kerjasama
dalam pengembangan usaha; (2) partisipatif, ketika semua
komponen yang terlibat bersedia untuk berkontribusi dan
memberikan dukungan bagi kemajuan dan keberlanjutan

usaha; (3) emansipatif, ketika semua komponen yang terlibat
diperlakukan sama tanpa kecuali; (4) transparan, ketika hal-
hal yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat
diketahui oleh masyarakat secara terbuka; (5) akuntabel,