Page 124 - Masalah Pertanahan di Indonesia

III. LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA
GUNTAI (ABSENTEE)
1. Peraturan Pemerintah No. 224 Larangan untuk memiliki tanah
tahun 1961 (LN 1961-280) pertanian yang letaknya di
Penjelasan TLN 2322. kecamatan lain dari pada tempat
tinggalnya (pasal 5).
2. Peraturan Pemerintah No. 4, tahun Penyempumaan ketentuan Pasal
1964 (LN 1964-122) Penjelasan 3 PP No. 224 tahun 1961.
TLN 2702.
3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun Pengecualian bagi para Pensiunan
1977 (LN 1977-5) Penjelasan pegawai negeri dari pada larangan
TLN 3094. untuk memiliki tanah pertanian
secara guntai.

IV. PENGEMBALIAN TANAH PERTANIAN YANG DIGADAIKAN
1. Undang-undang No. 56 Prp. tahun Khususnya pasal 7: Pemegang
1960 (vide II/I). gadai tanah pertanian wajib
mengembalikan tanah yang
bersangkutan kepada pemiliknya
jika gadai itu telah berlangsung 7
tahun, tanpa hak untuk meminta
uang tebusan.
2. Surat keputusan Menteri Pertanian Menegaskan, bahwa ketentuan
dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tersebut berlaku juga terhadap
(tgl. 1 Maret 1963). gadai tanaman keras.

3. Peraturan Menteri Pertanian dan Pedoman penyelesaian pengem-
Agraria No. 20 tahun 1963. ba lian tanah pertanian yang
digadaikan.

Catatan: Merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa para
pihak tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian yang menyimpang
dari ketentuan UU No.56 Prp. 1960. Vide Putusan Mahkamah Agung
tg1. 6 Maret 1971 No. 180/K/SIP/1970 (Dalam yurisprudensi Indonesia
Edisi II tahun 1971).

89