Page 121 - Masalah Pertanahan di Indonesia

d. Usaha-usaha yang bersifat monopoli swasta harus dicegah (pasal 13
ayat (2) UUPA).

2. Sifat Usaha

a. Harus dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain
yang melampaui batas (pasal 11 UUPA).
b. Perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional (pasal 11 UUPA).
c. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan
sosial (bidang perburuhan dalam pengusahaan tanah), pasal 13 ayat
(4) UUPA).

Tujuan/Saran Kerjasama
1. Mewujudkan kerjasama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka
kepentingan nasional (pasal 12 UUPA).

2. Peningkatan produksi dan kemakmuran rakyat (pasal 13 ayat (1)).
3. Menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia derajat hidup yang sesuai
dengan martabat manusia (pasal 13 ayat (2)).

Azas-azas dalam penggarapan atau pengusahaan tanah tersebut dalam
dituangkan didalam peraturan-peraturan pelaksanaan.

D. SARAN
Golongan yang memiliki tanah kurang dari 0,1 hektar pada tahun 1963 di
Jawa ditaksir sebanyak 4,0 juta rumah tangga.
Karena di Jawa praktis tidak ada tanah pertanian tersisa bagi lapisan
terbawah ini dan program transmigrasi hanya mampu memberi peluang
secara sangat terbatas, tidak ada cara lain dari pada menyalurkan sebagian besar
mereka ke bidang lain luar pertanian.

Namun demikian untuk dapat mengatasi masalah-masalah pembang-
unan yang berkaitan dengan pertanahan sebagai digambarkan di atas dan
langkah-langkah yang perlu segera diambil oleh pemerintah.
Langkah-langkah ini mendasari kebijaksanaan pemerintah dalam
pelaksanaan landreform yang dalam GBHN 1973 belum disinggung

86