Page 122 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 122
walaupun sektor pertanian dan keadilan sosial ditonjolkan.
Dari segi hukum disarankan langkah-langkah sebagai berikut untuk
kebijaksanaan jangka pendek dan menengah:
1. Perlu segera adanya Undang-undang Tata Guna Tanah yang dilengkapi
dengan peraturan-peraturan pelaksanaanya antara lain yang mengatur
tentang konversi penggunaan tanah.
2. Dalam rangka penertiban pemilikan dan penguasaan tanah dibutuhkan
data yang lebih tepat menggambarkan kenyataan (up to date) dan untuk
mencapai hal itu diperlukan penertiban pendaftaraan tanah, wajib
jual beli dimuka pejabat pembuat akta tanah, klasifikasi dan pemetaan
kembali penggunaan tanah.
3. Menertibkan penguasaan atas tanah rakyat beserta hasil produksinya
yang dewasa ini banyak ditangani baik oleh perorangan maupun oleh
Yayasan dan Perseroan Terbatas (padi, tebu, tembakau, sayuran dan lain-
lain).
4. Peninjauan kembali batas maksimum penguasaan dan/atau pemilikan
tanah pertanian.
5. Larangan penguasaan tanah tanpa dilandasi hak-hak atas tanah yang sah.
6. Pengaturan penggunaan tanah oleh orang-orang yang bukan Pemilik
tanah itu.
7. Perlu dikaji dan dinilai kembali imbangan dalam Bagi hasil dibandingkan
dengan penanaman uang dalam usaha.
87
