Page 119 - Masalah Pertanahan di Indonesia

4. Sewa dan gadai tambak

4.1. Sewa atau jangka gadai tambak dilarang, kecuali dalam keadaan
yang sangat mendesak dan untuk jangka waktu terbatas, atau untuk
penggaraman rakyat dengan izin khusus dari Kepala Kecamatan.

5. Usaha Perikanan atas dasar upah dan sewa
5.1. Usaha Perikanan Laut oleh badan hukum dengan mempergunakan
tenaga buruh nelayan, maka penetapan besamya upah harus
mendapat persetujuan Menteri Perburuhan.
5.2. Usaha perikanan oleh perseorangan dengan mempergunakan buruh
nelayan atau tambak, maka penetapan besamya upah dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

5.3. Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan
tentang persewaan perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.
Keterangan: 5.2 dan 5.3. diselenggarakan dengan memperhatikan
pedoman- pedoman dari Menteri Perburuhan dan Perikanan.

C. PENGGARAPAN TANAH

1. Pengertian
Menurut hukum yang berlaku (UUPA) penggarapan tanah dapat terjadi
dengan sistem:
1. Penggarap dengan pengertian mengerjakan sendiri secara aktif, dengan
tanggung jawab dan risiko sendiri, termasuk dalam golongan ini ialah:

a. Gadai selama-lamanya 7 tahun.
b. Bagi hasil menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960.
c. Penggarapan tanah oleh pemilik sendiri.

d. Penggarapan tanah Negara terjadi sejak sebelum 12 Juli 1954
(tanggal berlakunya Undang-undang No. 8/drt/1954) tentang
larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kekuasanya.

ad. a, b, dan d, sudah diuraikan di atas, penggarapan tanah oleh
pemilik sendiri sepanjang dikerjakan sendiri tidak ada permasalahan
Penggarap tanah oleh pemilik sendiri dengan dibantu tenaga buruh tani

84