Page 114 - Masalah Pertanahan di Indonesia

baik, sedangkan kewajiban pemilik tanah adalah membayar pajak
yang bersangkutan.

- Badan-badan hukum dan Badan-badan Usaha (PT, Fima, CV)
tidak diperkenankan menjadi penggarap pemaro.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 UU No. 2/1960 (yaitu
hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UU No.
2/1960) diatur oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri)
atau bersama dengan Menteri Pertanian, berturut-turut telah dikeluarkan
Keputusan Menteri Muda Agraria No. SK. 322/Ka/1960 tanggal 8-2-
1960, tentang Pelaksanaan Undang- Undang UU No. 2/1960 dan
Pedoman I yang dikeluarkan oleh Menteri Muda Agraria tertanggal 7
Maret 1960 yang berisi pedoman bagi Bupati Kepala Daerah Kabupaten/
Kotamadya dan Camat serta Kepala Desa di dalam mereka menunaikan
tugasnya melaksanakan beberapa ketentuan sebagai yang tercantum
dalam undang-undang tersebut.

Kemudian diikuti pula dengan Instruksi bersama Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tertanggal 28
Oktober 1960 No. Pem. 19/31/34 Sekra 9/3/32 tentang pelaksanaan
Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil. Selanjutnya para Bupati Kepala
Daerah Tingkat II sesuai dengan pasal 7 Undang-undang tersebut (yaitu
besamya bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk
tiap Daerah Tingkat Il ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat
II yang bersangkutan), telah pula mengeluarkan (keputusan mengenai
imbangan bagi hasil di daerahnya masing-masing. Perjanjian bagi hasil
dewasa ini dalam kenyataannya masih tidak sesuai dengan undang-
undang misalnya:
1. Biaya-biaya seperti untuk bibit, pupuk, ongkos tanam dan panen
yang seharusnya dipikul bersama, masih menjadi tanggungan
penggarap.
Hal ini disebabkan karena terbatasnya tanah pertanian dan
banyaknya penggarap yang menginginkan tanah garapan sehingga
para penggarap bersedia mengadakan hubungan kerja secara bagi
hasil walaupun dengan syarat-syarat yang memberatkan penggarap

79