Page 117 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah supaya diadakan usaha secara
teratur dan berencana yang diarahkan baik kepada para pejabat pelaksana
maupun pihak yang bersangkutan agar peraturan-peraturan mengenai
imbangan pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil, peraturan-
peraturan mengenai pengambilan tanah pertanian sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 dan Undang-undang No.56
Prp.1960 dimengerti isi dan tujuannya serta dilaksanakan oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.

Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (UU No.16/1964).

Perjanjian bagi hasil perikanan telah diatur di dalam U.U. No. 16/1964
tentang bagi hasil perikanan.
Dalam UU tersebut dibedakan:

1. Perikanan Laut
2. Perikanan Darat

1. Imbangan bagi hasil dan beban tanggungan
1.1 Perikanan laut

Imbangan hasil
a. Jika dipergunakan perahu layar maka imbangan hasil ialah:
minimum 75% untuk penggarap, 25% untuk pemilik
perahu. b. Jika dipergunakan perahu motor minimum 40%
untuk penggarap, 60% untuk pemilik kapal motor.
1.2. Imbangan beban tanggungan

a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama ongkos
lelang, biaya perbekalan selama di laut, biaya sedekah laut dan
iuran-iuran yang ditetapkan Pemda Tingkat II.
b. beban tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan/
perbaikan perahu biaya eksploitasi usaha penangkapan
(pembelian solar, minyak, es dll).

82