Page 116 - Masalah Pertanahan di Indonesia

1. Penggunaan tanah oleh bukan pemiliknya sendiri yang seharusnya
diatur dengan Peraturan Perundangan, sampai sekarang belum ada
peraturan pelaksanaannya.

2. Daya beli dan daya tahan para petani terhadap serangan paceklik/
kekeringan panjang sangat lemah, sehingga sedikit saja terlambat
dalam musim tanam dan musin panen sudah memaksa mereka
menempuh jalan darurat di dalam mempertahankan hidupnya.
3. Umumnya kehidupan mereka tergantung pada usaha tani tunggal.

Dalam situasi tersebut di atas kiranya usaha meningkatkan petani
penggarap, tidak akan mengenai sasarannya, yaitu perlindungan
golongan ekonomis lemah.
Beberapa faktor penghambat ialah:

Kelengahan aparat pemerintah yang menangani
Dengan tidak menutupi kelemahan-kelemahan dari pihak aparat
Pemerintah baik di Tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah masih kurang
diperhatikan pelaksanaan Undang-Undang No. 2/1960 jo peraturan
Menteri Agraria No. 4/ 1954 sehingga pelaksanaan bagi hasil yang tidak
didasarkan pada Undang-undang No.2/1960 jo PMA No.4/1964 tidak
diambil tindakan dan tidak dikenakan sanksi.
Faktor penyebab dari para petani penggarap ialah:

− Adanya faktor paguyuban, yaitu suatu hubungan yang sudah turun-
temurun.
− Adanya batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian bagi hasil
menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960.

Maksud melindungi pihak yang bersangkutan sudah cukup memadai.
Demikian juga tugas pengawasan yang diletakkan pada aparat pemerintah
di daerah yaitu mulai dari Kepala Desa, Camat sampai Bupati Kepala
Daerah.
Pedoman yang terakhir ialah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 15 tahun 1974 tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan
Landreform. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa oleh Gubemur/

81