Page 113 - Masalah Pertanahan di Indonesia

a. Untuk memperoleh imbangan pembagian hasil yang adil.

b. Melindungi pihak-pihak.
c. Memberikan jaminan kepastian hukum baik pemilik maupun
penggarap tanah mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

d. Bentuk perjanjian harus tertulis.
Dengan Peraturan Menteri Agraria No.4/1964 telah diadakan
penye derhanaan prosedur yaitu cukup apabila pihak-pihak yang
bersangkutan melaporkan adanya perjanjian bagi hasil kepada Kepala
Desa dengan cara sebagai berikut:

- Perjanjian bagi hasil tersebut dibuat dihadapan Kepala Desa secara
tertulis dengan cara mengisi daftar yang telah disediakan untuk
itu dengan disaksikan oleh seorang saksi dari masing-masing
pihak, dan kepada masing-masing pihak diberi surat keterangan
oleh Kepala Desa sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut
kemudian setiap bulan buku daftar tersebut disampaikan kepada
Camat untuk mendapatkan pengesahannya.
- Pada tiap-tiap akhir triwulan Camat dengan dibantu oleh Panitia
Landreform Kecamatan melaporkan hal tersebut kepada Panitia
Landreform Daerah tingkat II.
- Jangka waktu perjanjian minimal untuk sawah 3 tahun dan tanah
kering 5 tahun.

- Imbangan pembagian hasil minimal untuk tanah sawah 1:1 dan
untuk tanah kering 1:2 kalau di suatu daerah terdapat imbangan
pembagian menurut adat yang menguntungkan penggarap/
pemaro, maka tetap dipergunakan ketentuan menurut adat
setempat. Biaya-biaya bibit, pupuk, ongkos tanam, dan panen
dipikul bersama dengan imbangan 1:1.
- Seluruh jumlah luas tanah yang dikuasai penggarap (pemaro) hak
milik sendiri atau milik orang lain, tidak boleh melebihi 3 Ha.
- Pada waktu berakhimya perjanjian bagi hasil penggarap harus
menyerahkan tanah garapannya kepada pemilik dalam keadaan

78