Page 110 - Masalah Pertanahan di Indonesia

menyangkut kebutuhan masyarakat luas, mempunyai
pengaruh terhadap stabilitas sosial ekonomi yang berkaitan
pula dengan stabilisasi sosial politik, maka menjadi tanggung
jawab dan kewajiban pemerintah untuk menciptakan suasana
yang menguntungkan bagi proses produksi gula dari sejak
tahap penyediaan tanah sampai terwujudnya gula bahkan
sampai dinikmatinya gula tersebut oleh seluruh rakyat
Indonesia secara adil dan merata.

Dan mencegah pengaruh-pengaruh negatif dari adanya
proses pengadaan gula tersebut, terhadap sektor-sektor lain.
Dalam rangka inilah pemerintah berdasarkan Undang-
undang No. 38 tahun 1960 jo Undang-undang No. 20/1964
setiap tahun menetapkan luas dan lokasi tanah yang harus
disediakan untuk tanaman tebu, jangka waktu persewaan,
besamya uang sewa yang harus dibayarkan kepada para
pemilik sawah, premi penyerahan tanah, premi produksi,uang
dongkelan, uang kasepan dan syarat-syarat pembayaran uang
persewaan.
Dalam menetapkan hal-hal tersebut di atas pemerintah
selalu berpegang pada Peraturan Perundangan yang ada
dan perhatikan kepentingan-kepentingan petani pemilik
tanah pihak pabrik dan rakyat sebagai konsumen gula, oleh
karena itu dengan sendirinya masing-masing pihak dibatasi
keinginannya oleh kepentingan bersama.

Dari uraian ini jelaslah kiranya bahwa campur tangan
pihak Pemerintah dalam persewaan tanah untuk tanaman
tebu proses penggilingan tebu sampai pada pemasaran gula,
adalah merupakan sebagian dari pada tugas dan tanggung
jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
(4) Aspek Hukum
Dengan adanya peraturan perundangan tentang persewaan
tanah untuk tanaman tebu, maka para petani pemilik tanah di
daerah tertentu dibatasi kebebasannya di dalam menggunakan

75