Page 107 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 107

b.  Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyediaan
                     tanah untuk tanaman tebu

                     (1)  Aspek Sosial
                         Gula merupakan salah satu dari kebutuhan pokok dalam
                         kehidupan rakyat, sedang untuk menghasilkan gula dalam
                         kualitas yang baik diperlukan suatu proses yang lama dan
                         menyangkut berbagai macam aspek antara lain aspek sosial,
                         pemerintah, hukum, perburuhan, pertanian dan teknik.

                              Karena gula merupakan kebutuhan pokok bagi
                         kehidupan manusia, maka dengan sendirinya usaha
                         pemenuhan kebutuhan gula merupakan salah satu mata
                         rantai kegiatan perekonomian pada umumnya, dan oleh
                         karena itu sistem pengaturan keadaan dari tingkat permulaan
                         penanaman tebu sampai terwujudnya gula tidak dilepaskan
                         kaitanya dengan sistem perekonomian yang dianut oleh
                         Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum
                         dalam Undang-undang 1945 pasal 33 yang lebih lanjut
                         dipertegas pelaksanaanya di dalam GBHN/TAP MPR RI No.
                         IV/MPR/1973 sebagai demokrasi ekonomi.
                              Demikian juga hubungannya dengan pengaturan peng-
                         gunaan tanah untuk berbagai macam keperluan pembangunan
                         termasuk penyediaan tanah untuk tanaman tebu. Sebagaimana
                         perwujudan dari pada demokrasi ekonomi maka dalam UUPA
                         terdapat pasal pengaturan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha
                         manusia dalam bidang produksi dan perdagangan atau
                         perusahaan dimana faktor tanah menjadi modal utamanya,
                         maka UUPA mewajibkan adanya usaha pemerintah untuk
                         meningkatkan hasil produksi pertanian dan menyebarkan
                         hasil tersebut secara merata dan adil bagi seluruh Rakyat
                         Indonesia agar setiap  Warga Negara Indonesia mencapai
                         derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia bagi diri
                         sendiri dan keluarganya (pasal 13 ayat 1), sebagai imbalan
                         dari pada kewajiban yang dibebankan pada pemerintah ini


                                            72
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112