Page 103 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Kebijaksanaan yang ditempuh itu kiranya sudah sesuai dengan
fungsi sesuatu perkebunan bagi perkembangan perekonomian negara
dan masyarakat.

Seperti telah dimaklumi bahwa suatu perkebunan adalah
merupakan salah satu sumber devisa bagi negara disamping memberikan
lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan bagi penduduk di daerah
sekitar perkebunan, dan sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Hal itu adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 UUPA yang
menyatakan bahwa:

− semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti hak
atas tanah apapun termasuk hak guna usaha atas tanah perkebunan
harus dipergunakan untuk kemanfaatan yang sebesar-besamya bagi
masyarakat dan negara.
− Dari segi sosial politis kebijaksanaan untuk penyelesaian masalah
okupasi/pendudukan rakyat atas tanah seperti diuraikan di atas juga
dapat dipertanggung jawabkan oleh karena dengan kebijaksanaan
yang demikian itu lebih dapat dihindarkan ekses-ekses yang dapat
menimbulkan keresahan sosial.
Pelaksanaan kebijaksanaan penyelesaian okupasi dalam pemberian
hak guna usaha. Sebagaimana diketahui dengan berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria maka setiap pengusahaan tanah untuk
perkebunan harus dilandasi dengan hak atas tanah yang disebut hak
guna usaha, baik untuk pengusahaan tanah perkebunan yang sudah ada
pada waktu Undang-undang Pokok Agraria mulai berlaku, maupun
untuk pengusahaan tanah perkebunan yang baru, sesudah berlakunya
Undang-undang Pokok Agraria.

Untuk tanah-tanah perkebunan yang sudah diusahakan sebelum
berlakunya Undang-undang Pokok Agraria yang dikuasai dengan hak
erfpacht, konsesi dan sewa, hak tersebut diubah/dikonversi menjadi
hak guna usaha, sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang
ditentukan.

68