Page 98 - Masalah Pertanahan di Indonesia

terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah- tanah Perkebunan dan
Permendagri No.SK.59/DDA/70) .

2. Pengertian Hak Guna Bangunan

(1) Hak Guna Bangunan
a. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya
sendiri (tanah negara atau tanah milik orang lain).
b. Jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang
20 tahun lagi (pasal 25/1,2).

c. Dapat beralih/dialihkan (pasal35/3).
d. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak
tanggungan (pasal 39).
(2) Terjadinya hak guna bangunan

a. Di atas tanah negara karena penetapan Pemerintah (menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/1973 jo 6/1972.
b. Di atas tanah milik orang lain, karena perjanjian yang
berbentuk otentik antara pemilik tanah dan orang yang
memperoleh hak Guna Bangunan (Pasal 37) belum diatur.
(3) Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan

a. Warga Negara Indonesia.
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.
Pendaftaran Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan

Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan harus didaftarkan
di Kantor Subdit Agraria.
Penanaman Modal Asing:
Untuk badan-badan hukum asing uang berkedudukan atau
mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan hak guna
usaha atau hak guna bangunan, sepanjang usahanya berguna
bagi pembangunan. (Undang-undang No. 1/1967) tentang
Penanaman Modal Asing (pasal 14). Dalam usaha mempermudah

63