Page 97 - Masalah Pertanahan di Indonesia

1. Pengertian Hak Guna Usaha

(1) Hak Guna Usaha
Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara untuk:

a) keperluan perusahaan, pertanian, perikanan dan petemakan
(pasa1 28 ayat 1).
b) jangka waktu 25 atau 35 tahun dapat diperpanjang dengan
waktu 25 tahun (pasal 29).
c) luas minimun 5 Ha, jika luasnya lebih dari 25 Ha, harus mem-
pergunakan teknik perusahaan yang baik, modal yang layak
(pasal 28 ayat 2). d) dapat beralih/dialihkan (pasal 28 ayat 3).

e) dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani hak-hak
tanggungan (pasal 33).
(2) Terjadinya Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah (pasal 31)
sudah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.
11 /1962 tentang ketentuan ketentuan dan syarat-syarat dalam
pemberian Hak Guna Usaha kepada Pengusaha-pengusaha Swasta
Nasional jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/64 dan
Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian
No. 2/Prt/Dp/8/1969 tentang perubahan PMPA No. 11/62 jo No.
2 tahun 1964, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5/1975 jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972.

(3) Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Usaha
a. Warga negara Indonesia
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia (pasal 30).

(4) Peralihan hak guna usaha memerlukan izin balik nama dari Instansi
yang berwenang dikecualikan dari ketentuan tersebut, warisan
tanpa wasiat, pemisahan pusaka serta percampuran harta karena
perkawinan (diatur di dalam UU. No.28/56 tentang Pengawasan

62