Page 92 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 92
redistribusi, Pemerintah dikalahkan sehingga tanah kembali
ke dalam kekuasaan bekas pemilik.
Pemilikan tanah tanpa penguasaan secara riil
Menurut UUPA diperbolehkan, berdasarkan hak-hak atas tanah
yang sah, misalnya: dibagi hasilkan, digadaikan, hak pakai untuk
memungut hasil dari tanah, disewakan untuk tanaman tebu,
rosella dan tembakau (Undang-Undang No. 38/1960) jo Undang-
Undang No. 20/1964 tentang Penggunaan tanah dan penetapan
luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu.
Kenyataan dalam masyarakat, bahwa ketentuan tersebut di atas
tidak dipatuhi, antara lain nampak terjadi sewa-menyewa tanah
pertanian untuk tanaman bukan tebu, jual oyodan/musiman.
6. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan landreform.
a. Pada mulanya cara pelaksanaan ditempuh dengan sistem penargetan
redistribusi tanah dan penjadwalan waktu penyelesaian, sedang
kegiatan administrasinya dikesampingkan.
b. Adanya perubahan iklim politik karena meletusnya G.30.S/PKI. c.
Administrasi tanah belum lengkap.
d. Secara objektif nilai ekonomis tanah pertanian semakin meningkat
karena semakin langka dan sukar diperoleh. Hal itu menyebabkan
orang berusaha sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan hak
miliknya atas tanah pertanian.
Hambatan-hambatan
Hambatan-hambatan Intem yang meliputi:
1. Organisasi penyelenggara landreform.
2. Administrasi dan keuangan.
3. Perundang-undangan.
(1) Organisasi Penyelenggara Landreform
Pelaksanaan Landreform di Indonesia dikerjakan oleh panitia
landreform yang merupakan panitia negara yang dibentuk dengan
Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961 yang kemudian dikan
57
