Page 88 - Masalah Pertanahan di Indonesia

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/1973 tentang Pengawasan
pemindahan hak atas tanah yang intinya menginstruksikan kepada
Gubemur Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah agar meningkatkan pengawasan
terhadap perbuatan yang bermaksud memindahkan hak atas
tanah, supaya dibuat dengan akta Pejabat Pembuat AktaAkta Tanah
(PPAT) dan diproses melalui Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kepala Desa/Pejabat yang setingkat dilarang menguatkan setiap
bentuk perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah
yang dibuat tanpa akta PPAT.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21/1973 tentang Larangan
Penguasaan Tanah yang melampaui batas yang intinya sebagai
berikut:

Menginstruksikan kepada Gubemur Kepala Daerah,/Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah untuk:
- melarang/tidak memberi izin kepada perseorangan/badan
hukum untuk memiliki/menguasai tanah melebihi kebutuhan
usaha sesungguhnya.
- mengintensifkan pengawasan terhadap kemungkinan
pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas.

- mengadakan penertiban terhadap pemilikan/penguasaan
tanah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku
(untuk tanah pertanian maksudnya supaya disesuaikan
dengan ketentuan tentang landreform).
Dengan adanya Peraturan-peraturan/Instruksi-instruksi tersebut
di atas sebenamya sudah cukup adanya pengaturan yang bersifat
pencegahan penguasaan tanah pertanian di satu tangan, masalahnya
tinggal bagaimana sikap mental masyarakat i.c. pejabat-pejabatnya
untuk melaksanakan peraturan- peraturan tersebut.

53