Page 84 - Masalah Pertanahan di Indonesia

2. Azas- azas dan sifat hak milik atas tanah

a. Fungsi individual; wewenang untuk mempergunakan dan
mendapat manfaat tanahnya, termasuk tubuh bumi, air serta
ruang yang ada di atasnya, sekedar ada hubungan langsung dengan
penggunaan tanah (pasal 4 ayat 2). Yang dimaksud dengan tanah
ialah permukaan bumi (pasal 4 ayat l).
b. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (hak milik tidak
identik dengan fungsi sosial, pasal 6 UUPA) .

c. Untuk tidak merugikan kepentingan umum, diadakan pembatasan
maksimum dan/atau minimum pemilikan dan penggunaan tanah
oleh satu keluarga. Pembatasan berlaku bagi satu keluarga bukan
satu orang, pembatasan berlaku juga bagi penguasa tanah oleh satu
keluarga (pasal 7 dan 17 UUPA). Untuk tanah-tanah pertanian
sudah diatur dengan Undang-Undang No. 56 Prp/1960 dan
Peraturan Pemerintah No. 224/1961; untuk tanah bangunan
belum ada pengaturan lebih lanjut.
d. Hanya Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah dapat mempunyai hak milik atas
tanah, hubungan yang penuh dengan bumi, air dan ruang angkasa.
e. Semua Warga Negara Indonesia sama haknya atas tanah (tidak
mengenal perbedaan rasialis (pasal 9 ayat 2 UUPA).

3. Terjadinya hak milik
a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah (belum diatur).
b. Karena penetapan pemerintah menurut cara dan syarat yang
ditetapkan pemerintah (sudah diatur dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 5/1973 jo. 6/1972).

c. Karena ketentuan undang-undang (diktum KEDUA UUPA,
ketentuan-ketentuan konversi dan peraturan-peraturan pelaksa-
naanya).

49